Oleh: Carissa Listya Panjalu (Siswi SMP Budaya Wacana)
Angka yang muncul di layar televisi mungkin tampak biasa bagi sebagian orang: nilai tukar rupiah melemah, sementara dolar Amerika terus menguat. Namun dalam sejarah ekonomi, jatuhnya nilai mata uang tidak pernah sekadar persoalan angka. Vladimir Lenin pernah mengatakan, jika ingin menghancurkan suatu negara, hancurkanlah mata uangnya. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kestabilan mata uang merupakan salah satu fondasi utama keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Hari-hari ini, berita tentang kenaikan dolar berlalu begitu saja di media sosial maupun televisi. Akan tetapi, bagi masyarakat kecil, kenaikan dolar bukan hanya persoalan kurs internasional. Dampaknya perlahan masuk ke dapur rumah tangga: harga kebutuhan pokok naik, biaya hidup meningkat, dan pengeluaran harian menjadi semakin berat. Pertanyaannya, haruskah masyarakat hanya diam sambil berharap rupiah kembali menguat?
Hiperinflasi Pernah Menghantam Indonesia
Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang sangat berat pada masa Demokrasi Terpimpin di era Orde Lama. Saat itu, hiperinflasi membuat nilai rupiah merosot tajam akibat tingginya pencetakan uang untuk membiayai berbagai proyek besar negara. Dampaknya langsung terasa di pasar: harga-harga kebutuhan pokok melonjak dan daya beli masyarakat menurun drastis. Pemerintah bahkan melakukan penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) dari Rp1.000 menjadi Rp1.
Situasi tersebut memicu kemarahan publik, terutama mahasiswa. Muncullah Angkatan 66 melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Dalam Catatan Seorang Demonstran, Soe Hok Gie menulis kritik keras terhadap elite kekuasaan yang hidup mewah di tengah penderitaan rakyat. Ia menggambarkan bagaimana rakyat kesulitan mendapatkan makanan, sementara para pejabat tetap menikmati fasilitas dan kemewahan negara.
Kondisi krisis itu juga tercermin dalam kesaksian Nani Surachman Soetojo, putri Jenderal Soetojo Siswomiharjo, korban Gerakan 30 September 1965. Ia menceritakan sulitnya masyarakat memperoleh beras layak konsumsi hingga banyak orang terpaksa mengonsumsi nasi aking demi bertahan hidup.
Dari situ lahirlah Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat: pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Krisis ekonomi saat itu kemudian menjadi salah satu faktor penting yang membuka jalan menuju perubahan politik besar di Indonesia.
Ketika Dolar Naik, Rakyat Kecil Menanggung Beban
Kenaikan dolar hampir selalu berdampak pada kenaikan harga barang. Indonesia masih bergantung pada banyak bahan baku impor, sehingga pelemahan rupiah membuat biaya produksi dan distribusi meningkat. Pada akhirnya, masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kelompok yang paling merasakan dampaknya tentu masyarakat kecil, sebab pendapatan mereka tidak naik secepat harga barang. Dalam situasi seperti ini, sikap pemerintah menjadi sangat menentukan. Kebijakan ekonomi tidak boleh dijalankan sekadar demi menjaga citra politik, tetapi harus benar-benar berorientasi pada stabilitas ekonomi dan perlindungan rakyat.
Habibie dan Upaya Menstabilkan Rupiah
Indonesia juga pernah menghadapi krisis moneter besar pada 1998. Saat itu nilai rupiah sempat menyentuh sekitar Rp17.000 per dolar Amerika. Di tengah kondisi tersebut, B. J. Habibie mencoba melakukan berbagai langkah efisiensi dan penghematan negara untuk memulihkan stabilitas ekonomi.
Melalui berbagai kebijakan ekonomi dan pengendalian fiskal, nilai rupiah perlahan menguat kembali. Pemerintah juga mendorong penggunaan rupiah secara lebih disiplin melalui berbagai kampanye ekonomi nasional. Bahkan proyek prestisius seperti pesawat N-250 harus dikesampingkan demi fokus pada pemulihan ekonomi nasional. Hal itu sering dipandang sebagai contoh bahwa kepentingan stabilitas rakyat ditempatkan di atas ambisi proyek negara.
Problem Kepemimpinan dan Sensitivitas Publik
Pada Januari 2026, pemerintah menyatakan optimisme bahwa rupiah akan kembali menguat. Namun memasuki Mei 2026, kondisi ekonomi justru masih menunjukkan tekanan yang cukup berat dengan nilai tukar rupiah yang terus melemah.
Dalam situasi seperti ini, pernyataan seorang pemimpin memiliki pengaruh besar terhadap psikologi publik. Karena itu, ucapan yang terkesan meremehkan persoalan ekonomi dapat memicu kekecewaan masyarakat. Pernyataan seperti “rakyat desa tidak pakai dolar” justru menuai kritik karena dianggap tidak memahami hubungan antara nilai tukar dan kenaikan harga kebutuhan pokok di tingkat masyarakat bawah.
Walaupun masyarakat desa menggunakan rupiah, pelemahan nilai tukar tetap berdampak pada harga barang sehari-hari, mulai dari bahan pokok hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Ketika harga naik tetapi pendapatan tidak bertambah, masyarakat akan merasa semakin tertekan.
Masalahnya bukan semata pada satu kalimat, melainkan pada kesan bahwa pemerintah kurang sensitif terhadap kecemasan ekonomi rakyat. Dalam situasi krisis, masyarakat membutuhkan ketenangan, kejelasan arah kebijakan, dan keteladanan dari para pemimpinnya.
Kritik terhadap pemerintah juga muncul ketika masyarakat diminta berhemat sementara elite politik masih terlihat hidup mewah dan menghabiskan anggaran besar untuk berbagai proyek maupun perjalanan luar negeri. Jika penghematan memang dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, maka penghematan seharusnya dimulai dari negara dan para pejabatnya terlebih dahulu.
Belajar dari Sejarah
Sejarah menunjukkan bahwa krisis ekonomi bukan hanya soal angka pertumbuhan atau nilai tukar mata uang. Krisis juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika rakyat merasa pemimpinnya tidak memahami penderitaan mereka, maka ketidakpercayaan sosial akan tumbuh semakin besar.
Karena itu, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Bahasa seorang pemimpin bukan sekadar retorika, tetapi dapat memengaruhi moral masyarakat, stabilitas sosial, bahkan kepercayaan terhadap negara.
Pada akhirnya, kondisi ekonomi seperti ini menuntut tanggung jawab bersama. Masyarakat memang perlu bijak dalam mengelola pengeluaran, tetapi pemerintah juga harus memberikan teladan melalui kebijakan yang efisien, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan rakyat banyak.
Sejarah seharusnya menjadi pelajaran, bukan sekadar kenangan. Sebab bangsa yang gagal belajar dari krisis masa lalu berisiko mengulang kesalahan yang sama di masa depan.
