Oleh: Suci Fitrah Syari (Pengamat Kebijakan Publik)
Di atas kertas, indikator makro ekonomi sering kali menyajikan optimisme yang memukau. Laporan yang memamerkan kurva pertumbuhan ekonomi menanjak kuat, grafik inflasi yang diklaim terkendali, hingga angka kemiskinan yang disebut menurun secara statistik. Namun, ketika angka-angka cantik itu dibawa ke pasar tradisional, ke warung-warung makan, atau ke ruang keluarga kelas menengah, yang terdengar justru narasi yang bertolak belakang. Masyarakat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang naik, menyusutnya tabungan, serta ruang gerak ekonomi yang semakin sempit bagi kelas pekerja.
Jembatan yang terputus antara indahnya data di meja birokrasi dan getirnya realita di akar rumput bukanlah anomali baru. Fenomena ini kerap berakar dari permasalahan birokrasi yang secara universal terjadi di berbagai belahan dunia, yaitu mentalitas Asal Bapak Senang (ABS). Laporan disaring, dipercantik, ataupun disembunyikan umpan balik negatif yang diperoleh dari lapangan agar draf kebijakan yang sampai ke meja pimpinan tampak tanpa cacat. Dampak jangka panjangnya, kebijakan yang lahir menjadi kehilangan daya mitigasi terhadap krisis nyata yang terjadi di masyarakat, karena fondasi datanya telah terdistorsi. Dalam model proses (Patton-Sawicky, 2016), perumusan kebijakan terdiri dari beberapa tahapan yang perlu untuk dijalankan, mulai dari pendefinisian masalah, analisis, pilihan kebijakan, evaluasi setiap pilihan, memilah dan memutuskan, hingga akhirnya diimplementasikan. Tahapan definisi merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi masalah melalui data awal dan memahami akar masalah yang ditemukan. Namun, ketika mentalitas ABS mendominasi, maka definisi masalahnya dapat keliru, sebab rasionalitas dikesampingkan dan digantikan oleh subjektivitas untuk melanggengkan rasa aman individu dalam hierarki.
Dalam lanskap korporat dan birokrasi juga ditemukan fenomena “Yes Man”. Ketika ruang untuk berbeda pendapat dipersempit demi efisiensi semu atau reputasi solidaritas tim, para pengambil keputusan tingkat bawah cenderung memilih posisi aman. Kritik objektif terhadap suatu program dimitigasi sebagai bentuk pembangkangan. Akibatnya, para pemimpin politik terjebak dalam illusion of progress, dimana pemimpin berpikir sedang bergerak maju, namun dalam realitasnya ada masalah mengakar yang tak kunjung diselesaikan dan dapat menjadi bom waktu. Pemimpin menjadi orang yang paling tidak tahu tentang kegagalan kebijakannya sendiri, justru karena dikelilingi oleh laporan-laporan yang serba hijau.
Melacak Jejak ABS di Indonesia Hari Ini
Bagaimana dengan kondisi Indonesia saat ini? Sebagai bangsa yang mewariskan istilah “Asal Bapak Senang”, kita harus berani melakukan refleksi jujur: apakah penyakit struktural ini masih mendekam dalam tubuh tata kelola publik kita?Jika kita mencermati situasi terkini, tanda-tanda itu kemungkinan sulit untuk ditampik.
Di satu sisi, data resmi dari Kementerian Keuangan (2026) merilis pertumbuhan ekonomi meningkat di kisaran angka 5,61 persen. Sementara itu, laporan BPS (2025) menunjukkan penurunan angka kemiskinan 8,25 persen. Rilis survey dari Indikator juga melaporkan kepuasaan atas kinerja presiden mencapai 66,9 persen (cukup puas). Namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata dari fenomena makro lain seperti menyusutnya jumlah kelas menengah ke kelas bawah, dari 57 juta orang menjadi sekitar 48 juta orang. Harga BBM yang naik dan berimbas pada kenaikan bahan pokok di berbagai daerah. Begitu pula dalam melihat data tingkat kepercayaan masyarakat yang menunjukkan 17,1 persen kurang puas, yang juga perlu untuk dikaji penyebabnya.
Kondisi ini merefleksikan bahwa metodologi pengumpulan data kita mungkin valid secara statistik, namun interpretasi dan penyajiannya ke pemegang otoritas tertinggi sering mengalami proses penyajian yang tidak seimbang. Keberhasilan dipuji setinggi langit, sementara indikator kerentanan sosial, seperti penurunan daya beli riil dibahas di ruang-ruang tertutup dengan nada minor. Sistem meritokrasi birokrasi yang belum sepenuhnya independen dari intervensi politik ikut melanggengkan hal ini. Birokrat yang membawa kabar buruk atau kritik tajam dari lapangan sering kali diidentifikasi sebagai figur yang tidak suportif terhadap agenda pimpinan.
Menuju Ruang Aman Kebenaran
Tulisan ini tidak sedang menuding jari pada satu pihak atau menyalahkan jalannya pemerintahan semata. Apa yang kita hadapi adalah tantangan kultural dan struktural yang sistemis. Menghilangkan mentalitas ABS dari kebijakan publik tidak bisa dilakukan sekadar dengan mengganti pejabat, melainkan dengan merombak ekosistem komunikasi di dalam birokrasi itu sendiri. Dalam menciptakan good governance, aspek transparansi merupakan salah satu indikator penting dalam merealisasikan pemerintahan yang baik dan bersih, meskipun informasi yang disampaikan pahit. Tanpa adanya transparansi, diskursus kebijakan publik hanya akan menjadi ruang gema yang memantulkan pujian semu. Negara membutuhkan jaminan “Ruang Aman” di mana data yang pahit, kritik yang menggugat, dan keluhan murni dari masyarakat dapat mengalir bebas ke atas tanpa disaring oleh rasa takut akan kehilangan jabatan. Menyelamatkan masa depan kebijakan publik kita berarti berani menerima kenyataan bahwa lembar laporan yang bersih tidak selalu berarti perut rakyat terisi dengan tenang. Sudah saatnya kita menyadari bahwa untuk menyenangkan “Bapak”, kebenaran yang pahit jauh lebih menyelamatkan ketimbang pujian yang menina bobokan.
