BANGGAI, MERCUSUAR – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai memulai pelaksanaan Kajian Evaluasi Dampak Inovasi Sektor Pelayanan Publik, melalui Seminar Awal yang dibuka langsung oleh Bupati Banggai, Amirudin, di Ruang Rapat BRIDA Banggai, Selasa (9/6/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banggai dalam memperkuat perencanaan pembangunan berbasis riset, data, dan inovasi, sekaligus mengevaluasi dampak berbagai inovasi pelayanan publik yang telah diterapkan oleh perangkat daerah.
Kepala BRIDA Kabupaten Banggai, Andi Nur Syamsy Amir mengatakan kajian tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banggai tahun 2025–2029, khususnya pada prioritas peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Kajian tersebut merupakan hasil kerja sama antara BRIDA Kabupaten Banggai dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tompotika Luwuk sebagai mitra akademik sekaligus tenaga ahli pelaksana kajian.
Andi Nur menjelaskan, seminar awal menjadi forum strategis untuk memperoleh berbagai masukan, saran, dan penyempurnaan dari para pemangku kepentingan agar pelaksanaan kajian berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Selain itu, ia berharap seluruh perangkat daerah, pemerintah kecamatan, serta pihak terkait dapat mendukung proses pengumpulan data dan pelaksanaan kajian di lapangan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
“Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di sektor pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, adaptif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Banggai, Amirudin menegaskan seminar awal kajian tersebut memiliki posisi yang sangat krusial, vital, dan strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banggai.
Menurut Amirudin, kegiatan tersebut merupakan langkah ilmiah yang objektif dan terukur untuk memotret serta mengevaluasi sejauh mana inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa anggaran, waktu, dan energi yang telah dikeluarkan untuk melahirkan sebuah inovasi pelayanan publik sebanding dengan manfaat dan kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.
Amirudin menambahkan, evaluasi melalui kajian akan menjadi dasar dalam melahirkan kebijakan yang berbasis data dan fakta, bukan sekadar asumsi maupun laporan administratif. Ia juga mengingatkan, tujuan utama setiap inovasi yang dikembangkan pemerintah adalah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kesejahteraan rakyat.
“Inovasi adalah instrumen, pelayanan publik adalah medianya, dan kesejahteraan rakyat adalah tujuannya. Mari kita ikuti seminar awal ini dengan penuh tanggung jawab demi melahirkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan fakta (evidence-based policy),” tegasnya. TOP
