Bentang alam sepanjang 510 kilometer di Kabupaten Parigi Moutong (Parmout), Sulawesi Tengah, kini menjadi panggung paradoks iklim yang menghentak. Di ujung utara, dari Mepanga hingga Moutong, bumi meretak, hutan membara, dan ribuan hektare sawah terancam puso akibat kekeringan ekstrem. Sebaliknya, di wilayah selatan dan tengah, dari Parigi hingga Kasimbar, hujan mengguyur tanpa ampun, memicu banjir bandang, tanah longsor, serta memutus nadi transportasi Trans-Sulawesi.
Dua wajah bencana yang bertolak belakang dalam satu ruang administratif ini bukanlah sekadar fenomena cuaca unik. Ini adalah alarm nyaring bahaya krisis iklim global yang kian presisi menghantam wilayah-wilayah pesisir dan pegunungan Indonesia. Parigi Moutong menjadi miniatur nyata bagaimana anomali cuaca mampu melumpuhkan daya dukung lingkungan sekaligus menguji ketangguhan tata kelola darurat pemerintah daerah.
Langkah cepat Bupati Parigi Moutong Erwin Burase yang memaparkan kondisi objektif dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla dan Kekeringan bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid patut diapresiasi. Penetapan status siaga Karhutla, rencana pembuatan sumur bor untuk menolong 3.200 hektare tanaman padi yang mengering di Mepanga, hingga taktik pemadaman manual berbasis komunitas di area perbukitan menunjukkan kepekaan taktis terhadap krisis.
Namun, menangani bencana berskala ganda tidak bisa sekadar mengandalkan pemadam kebakaran, tangki semprot, atau jembatan darurat Bailey. Respons tanggap darurat yang didukung jajaran TNI dan Polri hanyalah penahan benturan sementara (shock absorber). Solusi fundamental memerlukan paradigma pemikiran yang lebih jauh ke depan.
Pertama, krisis air bersih dan ancaman gagal panen di utara merefleksikan rapuhnya ketahanan infrastruktur ekologis kita. Pembuatan sumur bor memang solusi jangka pendek yang mendesak, namun eksploitasi air tanah berlebihan tanpa memperhitungkan ketersediaan akuifer justru berisiko memicu krisis ekologis baru. Pemerintah daerah harus memikirkan revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) dan pembangunan embung-embung penampung air hujan secara progresif.
Kedua, banjir bandang yang berulang di Kasimbar dan rusaknya fasilitas SPAM di Toboli Barat adalah pesan terbuka dari alam bahwa ada yang melenceng di wilayah hulu. Hujan deras adalah pemicu, namun daya serap tanah yang terdegradasi akibat alih fungsi lahan dan deforestasi adalah penyebab hakiki. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Parmout harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan izin pemanfaatan lahan di sepanjang bentang alam Parmout.
Ketiga, aspek mitigasi berbasis komunitas. Edukasi publik agar tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan memang krusial, mengingat 87 kejadian Karhutla di Sulteng sebagian besar dipicu kelalaian manusia. Namun, kesadaran warga harus ditopang oleh sistem peringatan dini (early warning system) yang adaptif dan menjangkau hingga ke pelosok desa.
Kita menyambut baik komitmen Gubernur Anwar Hafid dan Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar P. Sianipar dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Sinergi ini tidak boleh berhenti saat api padam dan air surut.
Parigi Moutong memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia: bahwa krisis iklim tidak lagi bertandang secara bergantian, melainkan kerap datang bersamaan. Mengatasinya menuntut kombinasi antara ketangkasan penanganan darurat di lapangan dan keberanian politik untuk memulihkan keseimbangan ekosistem secara permanen. Sebelum alam kembali menagih kesiapsiagaan kita dengan harga yang lebih mahal. TMU
