Setiap kampanye pelestarian lingkungan di kawasan pesisir hampir selalu menyisakan pemandangan serupa: warga berdiri di antara lumpur, memegang bibit mangrove, sementara spanduk kegiatan menjadi latar dokumentasi. Setelah itu, jumlah bibit yang ditanam diumumkan sebagai capaian. Target terpenuhi, kegiatan terlaksana, dan program dinyatakan berhasil. Namun, ada pertanyaan yang lebih penting untuk diajukan: siapa sebenarnya yang menentukan bagaimana mangrove harus dijaga dan siapa yang berhak menentukan masa depan kawasan pesisir?
Pertanyaan ini relevan bagi Sulawesi Tengah yang menghadapi tekanan terhadap ekosistem mangrove. Pada 1989, luas mangrove provinsi ini tercatat sekitar 46.000 hektare berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah.
Sementara itu, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luasnya sekitar 38.064 hektare. Di Kabupaten Parigi Moutong, penyusutannya lebih tajam. Dari sekitar 7.464 hektare pada akhir 1980-an, luas mangrove tersisa sekitar 1.989 hektare menurut Peta Mangrove Nasional 2021.
Penebangan untuk kayu bakar, arang, bahan bangunan, serta pembukaan tambak menjadi sejumlah tekanan terhadap keberadaannya.
Di tengah situasi tersebut, kepedulian masyarakat untuk menjaga mangrove terus tumbuh. Namun, persoalannya bukan sekadar berapa banyak warga yang dilibatkan, melainkan apakah mereka memiliki suara dalam menentukan kebijakan. Selama masyarakat hanya ditempatkan sebagai tenaga penanaman, sementara keputusan penting ditentukan pihak lain, pelestarian lingkungan belum sepenuhnya menjadi proses pemberdayaan.
Partisipasi Bukan Sekadar Kehadiran
Dalam perspektif komunikasi pembangunan, Linje Manyozo mengingatkan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Partisipasi tidak cukup diukur dari kehadiran dalam kegiatan, tetapi perlu dilihat dari sejauh mana masyarakat terlibat dalam mendefinisikan masalah, menyusun agenda, menyampaikan pengetahuan, dan memengaruhi keputusan. Tanpa ruang tersebut, partisipasi berisiko menjadi formalitas: masyarakat terlihat dilibatkan, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menentukan arah perubahan.
Hal ini dapat menjadi bahan refleksi dari gerakan Pemuda Peduli Mangrove Oncone Raya (P2MO) di Tinombo Selatan, Parigi Moutong. Pada Mei 2026, sebanyak 20 pemuda menanam 2.600 bibit mangrove untuk mengurangi ancaman abrasi dan banjir rob, melanjutkan penanaman 5.100 bibit pada tahun sebelumnya. Inisiatif ini patut diapresiasi karena menunjukkan kepedulian yang tumbuh dari masyarakat.
Namun, keberhasilan gerakan semacam ini tidak seharusnya berhenti pada jumlah bibit yang tertanam. Apakah para pemuda turut menentukan lokasi penanaman, memilih jenis mangrove, menyusun pola pemeliharaan, hingga merancang pengelolaan kawasan dalam jangka panjang? Pertanyaan tersebut penting karena penanaman merupakan bagian dari rehabilitasi ekologis, sedangkan pemberdayaan menuntut keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.
Ketika Suara Warga Tidak Cukup Kuat
Persoalan partisipasi menjadi lebih kompleks ketika masyarakat berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan kekuasaan formal. Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Gonenggati Jaya di Kabonga Besar, Donggala, memperlihatkan situasi tersebut.
Kawasan mangrove yang dikelola kelompok ini disebut turut melindungi warga dari dampak tsunami 2018. Namun, pada Februari 2020, Pengadilan Negeri Donggala memenangkan gugatan seorang pengusaha terhadap lima pengurus kelompok terkait lahan seluas 15.000 meter persegi yang diklaim berdasarkan akta jual beli. WALHI Sulawesi Tengah menilai putusan tersebut kurang mempertimbangkan hak kelola kolektif masyarakat atas kawasan pesisir.
Kasus ini menunjukkan bahwa pengalaman masyarakat dalam menjaga lingkungan belum tentu memiliki kekuatan yang sama ketika berhadapan dengan dokumen dan legitimasi formal. Pengetahuan warga yang terbentuk melalui pengalaman bertahun-tahun dapat kehilangan posisi tawar apabila tidak memperoleh pengakuan kelembagaan dan perlindungan kebijakan.
Persoalan berbeda juga muncul di Desa Torete, Morowali. Dugaan penimbunan ruang laut dan kawasan mangrove oleh perusahaan memicu protes masyarakat akibat sedimentasi pantai dan persoalan ganti rugi lahan. Persoalan ini kemudian menjadi perhatian Satgas Penyelesaian Konflik Agraria Sulawesi Tengah pada 2026 dan dibahas di DPRD. Situasi tersebut mengingatkan bahwa komunikasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat tidak boleh dibangun setelah konflik terjadi. Dialog seharusnya hadir sebelum keputusan diambil dan sebelum ruang hidup warga terdampak.
Bukan Sekadar Penerima Informasi
Di sisi lain, praktik yang lebih partisipatif mulai terlihat di Desa Uwedikan, Banggai. Pada Agustus 2025, nelayan bersama Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) melakukan pendataan mangrove di empat pulau melalui 12 plot pengamatan. Mereka mengamati diameter batang, tutupan kanopi, anakan, jenis mangrove, hingga kondisi sedimen.
Hal penting dari kegiatan tersebut bukan hanya proses pengumpulan data, melainkan perubahan posisi masyarakat. Nelayan tidak sekadar menerima informasi dari lembaga pendamping, tetapi ikut menghasilkan pengetahuan mengenai kondisi ekosistem di wilayahnya. Mereka juga mendorong penelitian ilmiah lanjutan. Praktik ini memperlihatkan bahwa pengetahuan lokal tidak harus berhadapan dengan ilmu pengetahuan modern. Keduanya justru dapat saling melengkapi dalam memahami persoalan lingkungan.
Inilah esensi komunikasi partisipatoris: masyarakat tidak hanya menjadi sasaran pesan pembangunan, tetapi juga menjadi pihak yang memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk merumuskan perubahan.
Mengubah Cara Mengukur Keberhasilan
Gagasan pedagogy of listening yang dikembangkan Manyozo memberikan pelajaran penting bahwa pembangunan harus dimulai dengan kesediaan mendengarkan masyarakat. Mendengarkan bukan sekadar memberi kesempatan berbicara, melainkan menjadikan pengalaman dan pengetahuan warga sebagai pertimbangan nyata dalam kebijakan.
Dalam pengelolaan mangrove, pendekatan ini menuntut perubahan cara kerja. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sejak identifikasi masalah, pemetaan, hingga evaluasi kebijakan. Forum musyawarah harus membuka ruang bagi perbedaan pendapat, bukan sekadar mengesahkan keputusan yang sudah dibuat. Pengetahuan warga juga perlu diakui dalam perencanaan, sementara hasil dialog harus diterjemahkan menjadi kebijakan dan mekanisme pengawasan yang jelas.
Inisiatif advokasi kebijakan mangrove di Parigi Moutong yang didorong ROA dan Yayasan KEHATI bersama kelompok masyarakat merupakan langkah yang patut diperhatikan. Agenda penyusunan regulasi daerah dan pengaktifan kembali kelompok kerja mangrove perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai kesepakatan dalam forum.
Pemerintah, lembaga pendamping, dan perusahaan memiliki tanggung jawab berbeda, tetapi harus bertemu dalam prinsip yang sama: masyarakat pesisir bukan objek pembangunan yang cukup diberi informasi dan diminta menanam bibit. Mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk terlibat dalam menentukan masa depan lingkungannya.
Pada akhirnya, keberhasilan pelestarian mangrove tidak cukup dilihat dari berapa ribu bibit yang ditanam. Kita juga perlu bertanya berapa banyak yang tumbuh, seberapa luas ekosistem yang pulih, dan sejauh mana masyarakat memiliki kewenangan untuk menjaganya. Sebab, masa depan mangrove tidak semestinya ditentukan hanya oleh mereka yang memiliki anggaran, jabatan, atau kewenangan formal, tetapi juga oleh masyarakat yang setiap hari hidup bersama ekosistem tersebut. ***
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Tadulako
